Buku Terbaru Penerbit Gadjah Mada University Press Tahun 2014 - Bagian 2
Buku Terbaru Penerbit Gadjah Mada University Press Tahun 2014 - Bagian 2
Dinamika sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Julianto Ibrahim
ISBN : 979-420-833-7
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : Agustus 2014
Isi : ix + 174 halaman
Harga : 55.000
Sinopsis :
Dinamika sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia
Pada awal revolusi, polarisasi yang muncul terjadi pada dasar idiologi yang sama yaitu idiologi “kiri” yaitu sosialis. Mereka adalah dua tokoh yang paling diperhitungkan pada masa revolusi, yaitu Tan Malaka dengan Syahrir.Polarisasi kemudian terjadi antara Syahrir dengan Amir Syarifuddin di dalam Partai Sosialis. Pada saat sayap kiri sudah tidak lagi memegang kekuasaan, konflik bergeser antara pemerintah yang dikuasai kelompok kanan dengan kaum komunis yang ingin merebut kekuasaan kembali. Dalam melakukan oposisi terhadap pemerintah, kaum komunis justru terpecah menjadi dua yaitu kaum komunis ortodok yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso yang tergabung dalam PKI dan FDR, berhadapan dengan kaum komunis nasionalis pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan dan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Konflik antara kaum komunis ortodok dengan komunis nasionalis berlangsung di Surakarta yang mengalami nasib kurang beruntung karena sebagai kota oposisi, karena kota tradisional lainnya yaitu Yogyakarta menjadi kota republik atau ibu kota RI. Kekacauan di Surakarta memuncak pada pemberontakan Madiun tahun 1948 yang dilakukan oleh kaum komunis ortodok pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Kaum komunis yang berhasil selamat dalam pemberontakan Madiun bersembunyi di beberapa tempat termasuk di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Bersama dengan kaum bandit dan para pejuang korban rasionalisasi, kaum komunis pelarian dari Madiun itu melakukan aksi-aksi kriminalitas di lereng Merapi dan Merbabu. Gerakan mereka dikenal dengan nama MMC atau Merapi Merbabu Complek
TANTANGAN ORANG ROHINGYA MYANMAR: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Bilveer SINGH
ISBN : 979-420-926-0
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : Juni 2014
Isi : xxi + 178 halaman
Harga : 55.000
Sinopsis :
Meskipun Myanmar didominasi oleh hampir 70 persen penganut Buddha, juga ada satu minoritas Muslim yang cukup besar. Sementara banyak orang Muslim sudah berintegrasi ke dalam masyarakat arus utama Myanmar, orang Rohingya, yang merupakan mayoritas Muslim, merupakan perkecualian. Kebanyakan berasal dari negara tetangga Bengali yang sekarang Bangladesh, mereka sudah bermigrasi ke wilayah Arakan sejak abad ke-18. Relasi antara Rohingya Muslim dan Arakan Buddhis pada umumnya ramah dan ini berubah dramatis selama Perang Dunia Kedua. Sejak itu, hubungan antara mayoritas Arakan Buddhis di Negara Bagian Rakhine dan orang Rohingya, dan bahkan Pemerintah Myanmar secara keseluruhan, telah menciptakan satu situasi konflik dengan implikasi tidak hanya untuk Myanmar tetapi juga di luarnya. Sementara ketegangan-ketegangan cenderung terbatas pada Negara Bagian Rakhine di mana kebanyakan orang Rohingya berdiam, dengan meningkatnya demokratisasi, ketegangan Muslim-Buddhis telah menyebar ke bagian lain negeri itu. Ini juga sudah menimbulkan pertanyaan tentang meningkatnya radikalisasi orang Rohingya, terutama karena di satu pihak mereka menemukan diri mereka sendiri dianiaya tak berdaya, dan di lain pihak terbuka kepada ideologi radikal dan kemungkinan terorisme. Juga timbul pertanyaan apakah orang Rohingya akan menjadi “Orang Pattani” atau “Orang Moro” dari Asia Tenggara selanjutnya, mirip dengan minoritas Muslim dari Thailand Selatan dan Philipina Selatan. Ini belum dibantu oleh internasionalisasi bertahap dari masalah Rohingya karena banyak dari mereka bukan hanya tak bernegara tetapi juga tinggal di banyak negara Asia Tenggara dan Asia Selatan serta Timur Tengah. Di sepanjang tahun 2012 dan 2013, masalah Rohingya, penganiayaan dan potensi untuk radikalisasi telah muncul sebagai keprihatinan tombol-panas dan pada akhirnya akan kemana ini bergerak dan bagaimana itu bisa diselesaikan akan dibicarakan dalam studi ini.
Perlindungan sosial Dan Klientelisme : Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Mulyadi Sumarto
ISBN : 979-420-901-5
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : Mei 2014
Isi : xix + 190 halaman
Harga : 79.000
Sinopsis :
Distribusi bantuan langsung tunai (BLT) menjelang pemilihan presiden 2009 menggambarkan
pergulatan calon presiden dalam memanfaatkan skema perlindungan sosial khusus untuk
masyarakat miskin guna memperoleh dukungan politik dari pemilih. Sistem pemilihan presiden
secara langsung sebagai bentuk perkembangan demokratisasi di Indonesia, telah memberikan
ruangan yang begitu besar pada calon presiden untuk menyampaikan klaim atas program BLT
atau program populis lainnya untuk memobilisasi pemilih.
Program BLT memiliki makna politik yang cukup besar bagi semua calon presiden
dalam upaya meningkatkan perolehan suara dalam pemilihan umum (pemilu). Menjelang
pembagian BLT, Megawati menyampaikan kritik dan penolakannya atas program BLT. Pada
saat Megawati menyampaikan penolakannya, puluhan kepala daerah, ribuan kepala desa, dan
sejumlah mahasiswa juga menolak program BLT di berbagai daerah. Penolakan kepala daerah,
kepala desa, dan mahasiswa memperkuat penolakan yang disampaikan Megawati sehingga
dukungan politik masyarakat tertuju pada Megawati yang kemudian mengakibatkan
popularitasnya meningkat melebihi popularitas Presiden SBY. Namun, empat bulan setelah
BLT dibagikan, di mana ketika itu penolakan kepala daerah, kepala desa, dan mahasiswa telah
surut, popularitas Presiden SBY melambung tinggi mengalahkan popularitas Megawati.
Peningkatan popularitas SBY ini berjalan secara kontinyu sampai pelaksanaan pemilu.
Menjelang pemilu legislatif, Megawati menarik kembali penolakannya pada program BLT dan
beralih menjadi mendukung program tersebut dengan harapan bisa memperbaiki
popularitasnya yang semakin meredup. Puncak dari reposisi Megawati adalah pernyataan
klaim yang ia sampaikan bahwa ia telah memberikan kontribusi dalam distribusi BLT untuk
mendapatkan dukungan politik dari pemilih.
Presiden SBY merespon penolakan dan reposisi Megawati serta penolakan kepala
daerah dan penolakan mahasiswa dengan strategi yang terencana secara sistematis. Upaya
meredam penolakan kepala daerah ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu formal-administratif,
wacana politik, dan tekanan politik. Sementara untuk meminimalisasi penolakan mahasiswa,
yang dinyatakan dalam demonstrasi di berbagai kota besar, digulirkanlah program bantuan
khusus mahasiswa yang memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 untuk setiap
mahasiswa dalam satu semeseter. Sedangkan konter (counteract) atas penolakan dan reposisi
Megawati disampaikan melalui wacana publik bahwa penolakan Megawati tidak berpihak pada
masyarakat miskin dan reposisi Megawati menunjukkan sikap yang tidak konsisten sehingga
membingungkan masyarakat. Tidak lama setelah Megawati menyampaikan reposisinya,
terlepas dari siapa yang melakukannya, muncullah gerakan ‘Say No to Megawati’ di Facebook
yang semakin memperbesar citra bahwa sikap Megawati tidak konsisten. Setelah berhasil
meredam semua penolakan itu, Presiden SBY menyampaikan klaimnya atas program BLT
untuk memobilisasi pemilih. Untuk mengoptimalkan klaim dan mobilisasi pemilih, program
BLT telah dimanipulasi dan ditunda pendistribusiannya sampai pada waktu mendekati pemilu.
Di sisi lain, ketika penolakan atas program BLT merebak, Jusuf Kalla berusaha
mempertahankan program itu dari berbagai penolakan. Sampai pada saat sebelum pemilu
presiden dilaksanakan, Jusuf Kalla masih percaya bahwa program BLT tidak bemuatan politik.
Namun setelah pemilu usai, ia baru menyadari bahwa program BLT telah digunakan untuk
mobilisasi pemilih dan program itu memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi
Presiden SBY. Setelah pemilu legislatif, Jusuf Kalla pun turut menyampaikan klaimnya atas
program BLT untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.
Walaupun Megawati, SBY, dan Jusuf Kalla, semuanya menyampaikan klaimnya atas
program BLT, mereka melakukannya dengan pemahaman yang berbeda mengenai peran
program populis dalam mobilisasi pemilih. Sebelum mengklaim program BLT, tidak
terpikirkan oleh Megawati dan Jusuf Kalla bahwa mereka akhirnya mengklaim program
tersebut. Megawati dan Jusuf Kalla mengklaim program BLT karena mereka tidak kuasa
mengikuti perkembangan peranan program tersebut dalam menarik simpati dan dukungan
pemilih. Mereka menyaksikan bahwa program BLT telah membantu Partai Demokrat
memenangkan pemilu legislatif dan meningkatkan propularitas Presiden SBY. Situasi ini
mendorong Megawati dan Jusuf Kalla untuk turut memanfaatkan program BLT guna
meningkatkan dukungan politik dari pemilih dengan cara mengklaim program tersebut.
Berbeda dengan Megawati dan Jusuf Kalla, Presiden SBY mengklaim program BLT
dalam situasi di mana ia dan tim suksesnya memiliki referensi yang cukup kuat mengenai
peranan program BLT dalam meningkatkan popularitas. Para pengamat politik begitu yakin
bahwa SBY memercayai data hasil polling popularitas calon presiden dan menggunakan data
tersebut sebagai media pengembangan strategi meningkatkan popularitas. Pada saat yang sama,
prediksi beberapa politisi Partai Demokrat (lihat kutipan pernyataan Andi Mallarangeng di Bab
4) bahwa popularitas Presiden SBY akan naik setelah tiga sampai dengan enam bulan program
BLT didistribusikan sangat akurat dan sepenuhnya menjadi kenyataan. Sebagaimana yang
terjadi, popularitas SBY meningkat secara signifikan pada periode empat bulan setelah
distribusi BLT. Tim sukses Presiden SBY yang didukung dengan strategi yang sistematis oleh
konsultan politiknya, Fox Indonesia, sangat paham terhadap arti penting klaim keberhasilan
program, termasuk program BLT. Tim sukses tersebut juga cukup paham dengan makna
politik program bantuan tunai yang telah dilaksanakan di Brazil dan Mexico yang dapat
dijadikan referensi mengenai bagaimana program bantuan tunai mampu meningkatkan
popularitas presiden dan membantu memenangkan pemilu.
Mobilisasi pemilih menggunakan skema perlindungan sosial khusus untuk rumah
tangga miskin, seperti yang terjadi dalam program BLT bukan merupakan fenomena baru. Ini
telah terjadi hampir di semua negara Amerika Latin yang menjalankan program bantuan tunai
bersyarat (conditional cash transfer – CCT). Di Brazil, ini terjadi pada masa pemerintahan Lula
kemudian di Meksiko, terjadi pada pemerintahan Salinas dan Zedillo. Sementara itu, di Peru
hal ini terjadi ketika Fujimori menjadi presiden, di Argentina ketika Menem memegang
pemerintahan, dan di Venezuela ketika Chavez berkuasa (De-La-O 2013; Diaz Cayeros 2008;
Diaz Cayeros & Magaloni 2006; Hall 2008; Penfold-Becerra 2007; Schady 2008; Stoke 2007a;
Zucco 2008).
Berbagai literatur kajian politik kebijakan sosial menyebut mobilisasi pemilih
menggunakan perlindungan sosial, seperti misalnya BLT, sebagai praktik klientelisme atau
pembelian suara. Hasil studi politik kebijakan sosial di Amerika Latin (De-La-O 2013; Diaz
Cayeros 2008; Diaz Cayeros & Magaloni 2006; Hall 2008; Penfold-Becerra 2007; Schady
2008; Stoke 2007a; Zucco 2008) menyebut bahwa program CCT digunakan untuk praktik
klientelisme presiden yang berkuasa untuk memenangkan pemilu. Sebagian dari studi tersebut
(Magaloni 2006; Penfold-Becerra 2007; Stokes 2007a; Sugiyama 2011) secara eksplisit
menyatakan bahwa program tersebut telah digunakan untuk membeli suara pemilih.
Buku yang membahas tentang bagaimana program BLT dimanfaatkan untuk praktik
klientelisme dan pembelian suara guna memenangkan pemilu ini menggunakan pengalaman di
Amerika Latin sebagai perbandingan kasus untuk menganalisis isu tersebut. Dengan cara itu,
diharapkan pembahasan dalam buku ini menjadi lebih utuh dan mendalam.
Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Agus Dwiyanto (Editor)
ISBN : 979-420-606-7
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-4
Tahun Terbit : 2014
Isi : xv + 432 halaman
Dimensi : 14,5 cm x 21 cm
Harga : 116.000
Sinopsis :
Buku ini semula adalah serangkaian modul pelatihan “Pelayanan Publik yang Berwawasan Good Governance” yang diselanggarakan oleh JICA bekerjasama dengan Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara dan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Karenanya, buku ini menjelaskan bukan hanya konsep “good governance” tetapi juga menjelaskan ciri-ciri pelayanan publik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Bahkan, buku ini dengan jelas mendiskusikan good and bad practices dalam penyelengaraan pelayanan publik di Indonesia.
Dengan membaca buku ini, para agen pembaharu, pimpinan organisasi publik, mahasiswa, dan peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai aspek dari reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan praktik governance yang baik. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat mengembangkan kebijakan dan program aksi untuk memperbaharui praktik pelayanan publik.
Dengan terbitnya buku yang dapat dinikmati oleh khalayak luas ini, diharapkan pemikiran mengenai reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan good governance dapat disebarluaskan kepada para agen pembaharu, pimpinan organisasi publik, mahasiswa, dan peneliti yang berkepentingan dengan terwujudnya good governance di Indonesia.
Mengarungi Hubungan DPR dan Pemerintah Dengan Jurnalisme
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Ana Nadhya Abrar
ISBN : 979-420-847-7
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : 2014
Isi : ix + 206 halaman
Dimensi : 14,5 cm x 21 cm
Harga : 51.000
Sinopsis :
Ternyata jurnalisme bisa mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Buktinya, penulis buku ini bisa memaknai 33 berita utama tentang hubungan DPR dan Pemerintah di harian Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Menggunakan analisis wacana, dia bisa menjelaskan wacana yang ingin disampaikan ketiga surat kabar tersebut kepada pembacanya tentang hubungan DPR dan pemerintah pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Apakah penjelasan yang terdapat dalam buku ini ingin meneguhkan sesuatu, misalnya citra DPR yang cenderung menurun? Buku ini sama sekali tidak bermaksud meneguhkan hasil penelitian tentang citra DPR yang jelek seperti yang dilaporkan Sindonews.com 29 September 2013. (Menurut laporan itu, citra dan kinerja anggota DPR RI periode 2009-2014 semakin memprihatinkan. Mengutip hasil penelitian Institute Riset Indonesia (INSIS), ia menyebutkan bahwa 50 persen lebih masyarakat Indonesia menilai citra DPR tidak baik). Namun, buku ini ingin memaparkan praktik jurnalisme yang dilakukan Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka dalam menyiarkan berita tentang hubungan DPR dan Pemerintah.
Ketiga surat kabar tersebut mempraktikkan jurnalisme yang berbeda. Kompas mempraktikkan jurnalisme makna. Media Indonesia mempraktikkan jurnalisme lugas. Rakyat Merdeka mempraktikkan jurnalisme bombastis. Ketiga jenis jurnalisme ini merupakan penggolongan jurnalisme dari sisi teknik penulisan berita. Lalu, seperti apa persisnya setiap jurnalisme tersebut? Jawabannya bisa disimak dalam Bab 3 buku ini.
Selain ketiga jurnalisme di atas, ada lagi jenis jurnalisme lain yang tergolongkan karena teknik penulisan berita. Jurnalisme ini bernama jurnalisme sastrawi. Cerita tentang jurnalisme ini memang tidak ada dalam buku ini. Namun, penulis buku ini menggunakannya untuk menulis biografi.
Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi & Komunikasi
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Rini Rachmawati
ISBN : 979-420-844-2
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : 2014
Isi : xiv + 246 halaman
Dimensi : 14,5 cm x 21 cm
Harga : 70.000
Sinopsis :
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini telah mewarnai berbagai bidang kehidupan termasuk didalamnya Bidang Pengembangan Perkotaan. Buku ini hadir dalam rangka untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan perkotaan dalam era TIK. Bagian awal mengemukakan tinjauan teoritis pergerakan penduduk, lokasi, dan struktur keruangan kota. Bagian ini mencoba mendudukkan kembali teori-teori tersebut dalam era TIK. Bagian kedua menyajikan pemanfaatan TIK, terkait dengan perkembangan dan aplikasinya, serta pengaruhnya terhadap pergerakan penduduk, lokasi, dan struktur keruangan kota. Bagian ketiga dan keempat mengemukakan model pengembangan perkotaan dalam era TIK yang dilengkapi dengan contoh-contoh di beberapa kota baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam dua bab tersebut juga dikemukakan konsep cyber city sebagai model pengembangan perkotaan dalam era TIK. Bagian terakhir memuat artikel-artikel yang pernah dipublikasikan penulis untuk menambah khasanah pengetahuan pembaca.
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Julianto Ibrahim
ISBN : 979-420-833-7
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : Agustus 2014
Isi : ix + 174 halaman
Harga : 55.000
Sinopsis :
Dinamika sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia
Pada awal revolusi, polarisasi yang muncul terjadi pada dasar idiologi yang sama yaitu idiologi “kiri” yaitu sosialis. Mereka adalah dua tokoh yang paling diperhitungkan pada masa revolusi, yaitu Tan Malaka dengan Syahrir.Polarisasi kemudian terjadi antara Syahrir dengan Amir Syarifuddin di dalam Partai Sosialis. Pada saat sayap kiri sudah tidak lagi memegang kekuasaan, konflik bergeser antara pemerintah yang dikuasai kelompok kanan dengan kaum komunis yang ingin merebut kekuasaan kembali. Dalam melakukan oposisi terhadap pemerintah, kaum komunis justru terpecah menjadi dua yaitu kaum komunis ortodok yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso yang tergabung dalam PKI dan FDR, berhadapan dengan kaum komunis nasionalis pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan dan Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Konflik antara kaum komunis ortodok dengan komunis nasionalis berlangsung di Surakarta yang mengalami nasib kurang beruntung karena sebagai kota oposisi, karena kota tradisional lainnya yaitu Yogyakarta menjadi kota republik atau ibu kota RI. Kekacauan di Surakarta memuncak pada pemberontakan Madiun tahun 1948 yang dilakukan oleh kaum komunis ortodok pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Kaum komunis yang berhasil selamat dalam pemberontakan Madiun bersembunyi di beberapa tempat termasuk di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Bersama dengan kaum bandit dan para pejuang korban rasionalisasi, kaum komunis pelarian dari Madiun itu melakukan aksi-aksi kriminalitas di lereng Merapi dan Merbabu. Gerakan mereka dikenal dengan nama MMC atau Merapi Merbabu Complek
TANTANGAN ORANG ROHINGYA MYANMAR: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Bilveer SINGH
ISBN : 979-420-926-0
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : Juni 2014
Isi : xxi + 178 halaman
Harga : 55.000
Sinopsis :
Meskipun Myanmar didominasi oleh hampir 70 persen penganut Buddha, juga ada satu minoritas Muslim yang cukup besar. Sementara banyak orang Muslim sudah berintegrasi ke dalam masyarakat arus utama Myanmar, orang Rohingya, yang merupakan mayoritas Muslim, merupakan perkecualian. Kebanyakan berasal dari negara tetangga Bengali yang sekarang Bangladesh, mereka sudah bermigrasi ke wilayah Arakan sejak abad ke-18. Relasi antara Rohingya Muslim dan Arakan Buddhis pada umumnya ramah dan ini berubah dramatis selama Perang Dunia Kedua. Sejak itu, hubungan antara mayoritas Arakan Buddhis di Negara Bagian Rakhine dan orang Rohingya, dan bahkan Pemerintah Myanmar secara keseluruhan, telah menciptakan satu situasi konflik dengan implikasi tidak hanya untuk Myanmar tetapi juga di luarnya. Sementara ketegangan-ketegangan cenderung terbatas pada Negara Bagian Rakhine di mana kebanyakan orang Rohingya berdiam, dengan meningkatnya demokratisasi, ketegangan Muslim-Buddhis telah menyebar ke bagian lain negeri itu. Ini juga sudah menimbulkan pertanyaan tentang meningkatnya radikalisasi orang Rohingya, terutama karena di satu pihak mereka menemukan diri mereka sendiri dianiaya tak berdaya, dan di lain pihak terbuka kepada ideologi radikal dan kemungkinan terorisme. Juga timbul pertanyaan apakah orang Rohingya akan menjadi “Orang Pattani” atau “Orang Moro” dari Asia Tenggara selanjutnya, mirip dengan minoritas Muslim dari Thailand Selatan dan Philipina Selatan. Ini belum dibantu oleh internasionalisasi bertahap dari masalah Rohingya karena banyak dari mereka bukan hanya tak bernegara tetapi juga tinggal di banyak negara Asia Tenggara dan Asia Selatan serta Timur Tengah. Di sepanjang tahun 2012 dan 2013, masalah Rohingya, penganiayaan dan potensi untuk radikalisasi telah muncul sebagai keprihatinan tombol-panas dan pada akhirnya akan kemana ini bergerak dan bagaimana itu bisa diselesaikan akan dibicarakan dalam studi ini.
Perlindungan sosial Dan Klientelisme : Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Mulyadi Sumarto
ISBN : 979-420-901-5
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : Mei 2014
Isi : xix + 190 halaman
Harga : 79.000
Sinopsis :
Distribusi bantuan langsung tunai (BLT) menjelang pemilihan presiden 2009 menggambarkan
pergulatan calon presiden dalam memanfaatkan skema perlindungan sosial khusus untuk
masyarakat miskin guna memperoleh dukungan politik dari pemilih. Sistem pemilihan presiden
secara langsung sebagai bentuk perkembangan demokratisasi di Indonesia, telah memberikan
ruangan yang begitu besar pada calon presiden untuk menyampaikan klaim atas program BLT
atau program populis lainnya untuk memobilisasi pemilih.
Program BLT memiliki makna politik yang cukup besar bagi semua calon presiden
dalam upaya meningkatkan perolehan suara dalam pemilihan umum (pemilu). Menjelang
pembagian BLT, Megawati menyampaikan kritik dan penolakannya atas program BLT. Pada
saat Megawati menyampaikan penolakannya, puluhan kepala daerah, ribuan kepala desa, dan
sejumlah mahasiswa juga menolak program BLT di berbagai daerah. Penolakan kepala daerah,
kepala desa, dan mahasiswa memperkuat penolakan yang disampaikan Megawati sehingga
dukungan politik masyarakat tertuju pada Megawati yang kemudian mengakibatkan
popularitasnya meningkat melebihi popularitas Presiden SBY. Namun, empat bulan setelah
BLT dibagikan, di mana ketika itu penolakan kepala daerah, kepala desa, dan mahasiswa telah
surut, popularitas Presiden SBY melambung tinggi mengalahkan popularitas Megawati.
Peningkatan popularitas SBY ini berjalan secara kontinyu sampai pelaksanaan pemilu.
Menjelang pemilu legislatif, Megawati menarik kembali penolakannya pada program BLT dan
beralih menjadi mendukung program tersebut dengan harapan bisa memperbaiki
popularitasnya yang semakin meredup. Puncak dari reposisi Megawati adalah pernyataan
klaim yang ia sampaikan bahwa ia telah memberikan kontribusi dalam distribusi BLT untuk
mendapatkan dukungan politik dari pemilih.
Presiden SBY merespon penolakan dan reposisi Megawati serta penolakan kepala
daerah dan penolakan mahasiswa dengan strategi yang terencana secara sistematis. Upaya
meredam penolakan kepala daerah ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu formal-administratif,
wacana politik, dan tekanan politik. Sementara untuk meminimalisasi penolakan mahasiswa,
yang dinyatakan dalam demonstrasi di berbagai kota besar, digulirkanlah program bantuan
khusus mahasiswa yang memberikan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 untuk setiap
mahasiswa dalam satu semeseter. Sedangkan konter (counteract) atas penolakan dan reposisi
Megawati disampaikan melalui wacana publik bahwa penolakan Megawati tidak berpihak pada
masyarakat miskin dan reposisi Megawati menunjukkan sikap yang tidak konsisten sehingga
membingungkan masyarakat. Tidak lama setelah Megawati menyampaikan reposisinya,
terlepas dari siapa yang melakukannya, muncullah gerakan ‘Say No to Megawati’ di Facebook
yang semakin memperbesar citra bahwa sikap Megawati tidak konsisten. Setelah berhasil
meredam semua penolakan itu, Presiden SBY menyampaikan klaimnya atas program BLT
untuk memobilisasi pemilih. Untuk mengoptimalkan klaim dan mobilisasi pemilih, program
BLT telah dimanipulasi dan ditunda pendistribusiannya sampai pada waktu mendekati pemilu.
Di sisi lain, ketika penolakan atas program BLT merebak, Jusuf Kalla berusaha
mempertahankan program itu dari berbagai penolakan. Sampai pada saat sebelum pemilu
presiden dilaksanakan, Jusuf Kalla masih percaya bahwa program BLT tidak bemuatan politik.
Namun setelah pemilu usai, ia baru menyadari bahwa program BLT telah digunakan untuk
mobilisasi pemilih dan program itu memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi
Presiden SBY. Setelah pemilu legislatif, Jusuf Kalla pun turut menyampaikan klaimnya atas
program BLT untuk mendapatkan dukungan dari pemilih.
Walaupun Megawati, SBY, dan Jusuf Kalla, semuanya menyampaikan klaimnya atas
program BLT, mereka melakukannya dengan pemahaman yang berbeda mengenai peran
program populis dalam mobilisasi pemilih. Sebelum mengklaim program BLT, tidak
terpikirkan oleh Megawati dan Jusuf Kalla bahwa mereka akhirnya mengklaim program
tersebut. Megawati dan Jusuf Kalla mengklaim program BLT karena mereka tidak kuasa
mengikuti perkembangan peranan program tersebut dalam menarik simpati dan dukungan
pemilih. Mereka menyaksikan bahwa program BLT telah membantu Partai Demokrat
memenangkan pemilu legislatif dan meningkatkan propularitas Presiden SBY. Situasi ini
mendorong Megawati dan Jusuf Kalla untuk turut memanfaatkan program BLT guna
meningkatkan dukungan politik dari pemilih dengan cara mengklaim program tersebut.
Berbeda dengan Megawati dan Jusuf Kalla, Presiden SBY mengklaim program BLT
dalam situasi di mana ia dan tim suksesnya memiliki referensi yang cukup kuat mengenai
peranan program BLT dalam meningkatkan popularitas. Para pengamat politik begitu yakin
bahwa SBY memercayai data hasil polling popularitas calon presiden dan menggunakan data
tersebut sebagai media pengembangan strategi meningkatkan popularitas. Pada saat yang sama,
prediksi beberapa politisi Partai Demokrat (lihat kutipan pernyataan Andi Mallarangeng di Bab
4) bahwa popularitas Presiden SBY akan naik setelah tiga sampai dengan enam bulan program
BLT didistribusikan sangat akurat dan sepenuhnya menjadi kenyataan. Sebagaimana yang
terjadi, popularitas SBY meningkat secara signifikan pada periode empat bulan setelah
distribusi BLT. Tim sukses Presiden SBY yang didukung dengan strategi yang sistematis oleh
konsultan politiknya, Fox Indonesia, sangat paham terhadap arti penting klaim keberhasilan
program, termasuk program BLT. Tim sukses tersebut juga cukup paham dengan makna
politik program bantuan tunai yang telah dilaksanakan di Brazil dan Mexico yang dapat
dijadikan referensi mengenai bagaimana program bantuan tunai mampu meningkatkan
popularitas presiden dan membantu memenangkan pemilu.
Mobilisasi pemilih menggunakan skema perlindungan sosial khusus untuk rumah
tangga miskin, seperti yang terjadi dalam program BLT bukan merupakan fenomena baru. Ini
telah terjadi hampir di semua negara Amerika Latin yang menjalankan program bantuan tunai
bersyarat (conditional cash transfer – CCT). Di Brazil, ini terjadi pada masa pemerintahan Lula
kemudian di Meksiko, terjadi pada pemerintahan Salinas dan Zedillo. Sementara itu, di Peru
hal ini terjadi ketika Fujimori menjadi presiden, di Argentina ketika Menem memegang
pemerintahan, dan di Venezuela ketika Chavez berkuasa (De-La-O 2013; Diaz Cayeros 2008;
Diaz Cayeros & Magaloni 2006; Hall 2008; Penfold-Becerra 2007; Schady 2008; Stoke 2007a;
Zucco 2008).
Berbagai literatur kajian politik kebijakan sosial menyebut mobilisasi pemilih
menggunakan perlindungan sosial, seperti misalnya BLT, sebagai praktik klientelisme atau
pembelian suara. Hasil studi politik kebijakan sosial di Amerika Latin (De-La-O 2013; Diaz
Cayeros 2008; Diaz Cayeros & Magaloni 2006; Hall 2008; Penfold-Becerra 2007; Schady
2008; Stoke 2007a; Zucco 2008) menyebut bahwa program CCT digunakan untuk praktik
klientelisme presiden yang berkuasa untuk memenangkan pemilu. Sebagian dari studi tersebut
(Magaloni 2006; Penfold-Becerra 2007; Stokes 2007a; Sugiyama 2011) secara eksplisit
menyatakan bahwa program tersebut telah digunakan untuk membeli suara pemilih.
Buku yang membahas tentang bagaimana program BLT dimanfaatkan untuk praktik
klientelisme dan pembelian suara guna memenangkan pemilu ini menggunakan pengalaman di
Amerika Latin sebagai perbandingan kasus untuk menganalisis isu tersebut. Dengan cara itu,
diharapkan pembahasan dalam buku ini menjadi lebih utuh dan mendalam.
Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Agus Dwiyanto (Editor)
ISBN : 979-420-606-7
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-4
Tahun Terbit : 2014
Isi : xv + 432 halaman
Dimensi : 14,5 cm x 21 cm
Harga : 116.000
Sinopsis :
Buku ini semula adalah serangkaian modul pelatihan “Pelayanan Publik yang Berwawasan Good Governance” yang diselanggarakan oleh JICA bekerjasama dengan Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara dan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Karenanya, buku ini menjelaskan bukan hanya konsep “good governance” tetapi juga menjelaskan ciri-ciri pelayanan publik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Bahkan, buku ini dengan jelas mendiskusikan good and bad practices dalam penyelengaraan pelayanan publik di Indonesia.
Dengan membaca buku ini, para agen pembaharu, pimpinan organisasi publik, mahasiswa, dan peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai aspek dari reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan praktik governance yang baik. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat mengembangkan kebijakan dan program aksi untuk memperbaharui praktik pelayanan publik.
Dengan terbitnya buku yang dapat dinikmati oleh khalayak luas ini, diharapkan pemikiran mengenai reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan good governance dapat disebarluaskan kepada para agen pembaharu, pimpinan organisasi publik, mahasiswa, dan peneliti yang berkepentingan dengan terwujudnya good governance di Indonesia.
Mengarungi Hubungan DPR dan Pemerintah Dengan Jurnalisme
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Ana Nadhya Abrar
ISBN : 979-420-847-7
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : 2014
Isi : ix + 206 halaman
Dimensi : 14,5 cm x 21 cm
Harga : 51.000
Sinopsis :
Ternyata jurnalisme bisa mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Buktinya, penulis buku ini bisa memaknai 33 berita utama tentang hubungan DPR dan Pemerintah di harian Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Menggunakan analisis wacana, dia bisa menjelaskan wacana yang ingin disampaikan ketiga surat kabar tersebut kepada pembacanya tentang hubungan DPR dan pemerintah pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Apakah penjelasan yang terdapat dalam buku ini ingin meneguhkan sesuatu, misalnya citra DPR yang cenderung menurun? Buku ini sama sekali tidak bermaksud meneguhkan hasil penelitian tentang citra DPR yang jelek seperti yang dilaporkan Sindonews.com 29 September 2013. (Menurut laporan itu, citra dan kinerja anggota DPR RI periode 2009-2014 semakin memprihatinkan. Mengutip hasil penelitian Institute Riset Indonesia (INSIS), ia menyebutkan bahwa 50 persen lebih masyarakat Indonesia menilai citra DPR tidak baik). Namun, buku ini ingin memaparkan praktik jurnalisme yang dilakukan Kompas, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka dalam menyiarkan berita tentang hubungan DPR dan Pemerintah.
Ketiga surat kabar tersebut mempraktikkan jurnalisme yang berbeda. Kompas mempraktikkan jurnalisme makna. Media Indonesia mempraktikkan jurnalisme lugas. Rakyat Merdeka mempraktikkan jurnalisme bombastis. Ketiga jenis jurnalisme ini merupakan penggolongan jurnalisme dari sisi teknik penulisan berita. Lalu, seperti apa persisnya setiap jurnalisme tersebut? Jawabannya bisa disimak dalam Bab 3 buku ini.
Selain ketiga jurnalisme di atas, ada lagi jenis jurnalisme lain yang tergolongkan karena teknik penulisan berita. Jurnalisme ini bernama jurnalisme sastrawi. Cerita tentang jurnalisme ini memang tidak ada dalam buku ini. Namun, penulis buku ini menggunakannya untuk menulis biografi.
Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi & Komunikasi
Buku Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Penulis : Rini Rachmawati
ISBN : 979-420-844-2
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : ke-1
Tahun Terbit : 2014
Isi : xiv + 246 halaman
Dimensi : 14,5 cm x 21 cm
Harga : 70.000
Sinopsis :
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini telah mewarnai berbagai bidang kehidupan termasuk didalamnya Bidang Pengembangan Perkotaan. Buku ini hadir dalam rangka untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan perkotaan dalam era TIK. Bagian awal mengemukakan tinjauan teoritis pergerakan penduduk, lokasi, dan struktur keruangan kota. Bagian ini mencoba mendudukkan kembali teori-teori tersebut dalam era TIK. Bagian kedua menyajikan pemanfaatan TIK, terkait dengan perkembangan dan aplikasinya, serta pengaruhnya terhadap pergerakan penduduk, lokasi, dan struktur keruangan kota. Bagian ketiga dan keempat mengemukakan model pengembangan perkotaan dalam era TIK yang dilengkapi dengan contoh-contoh di beberapa kota baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam dua bab tersebut juga dikemukakan konsep cyber city sebagai model pengembangan perkotaan dalam era TIK. Bagian terakhir memuat artikel-artikel yang pernah dipublikasikan penulis untuk menambah khasanah pengetahuan pembaca.
Posting Komentar untuk "Buku Terbaru Penerbit Gadjah Mada University Press Tahun 2014 - Bagian 2"